Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi membenarkan adanya ribuan siswa putus sekolah di tahun 2022. Hasil mathcing data dengan DPRD Banyuwangi, bahwa benar ada 4.834 kasus putus sekolah di tahun lalu.
Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno mengatakan telah menjawab pernyataan dewan dalam rapat khusus yang dilakukan beberapa waktu lalu. Hasilnya, data itu relatif sama.
“Hasilnya sama,” kata Suratno, Sabtu (8/4/2023).
Kondisi ini, menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Oleh sebab itu tahun ini Pemkab Banyuwangi menambahkan kucuran dana hibah pendidikan sebesar Rp13 miliar untuk mengoptimalkan beberapa program.
Anggaran itu akan dikelola dengan berbagai program. Rinciannya antara lain, untuk beasiswa insidental sebesar Rp972 juta, beasiswa bidik misi Rp4,43 miliar.
Selanjutnya Garda Ampuh Rp2,34 miliar, Biaya Hidup Rp2,16 miliar, uang saku Rp 2,38 miliar, serta uang transport Rp771 juta.
“Termasuk juga untuk memperbaiki fasilitas pendidikan,” ujarnya.
Di antaranya program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang dikembangkan menjadi 5 turunan program. Kemudian Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah).
Kemudian ada program Aksara, (Akselerasi Sekolah Masyarakat), pun juga ada Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kemudian bantuan uang saku yang diberikan setiap hari. Untuk nilainya disesuaikan jenjang sekolah. Pelajar SD mendapatkan Rp10 ribu per hari, SMP Rp15 ribu per hari, dan SMA Rp20 ribu per hari.
Juga ada bantuan uang transportasi, para pelajar SD mendapatkan Rp10 ribu per hari, SMP Rp15 ribu per hari, dan SMA Rp20 ribu per hari.
Dengan serangkaian upaya itu, Pemkab berharap kasus putus sekolah dapat ditekan dan dientaskan. “Kita sih pinginnya zero,” tegas Ratno.